Kalurahan Pampang

Pampang — Pemerintah Kalurahan Pampang menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pamong selama dua hari berturut-turut, yang berlangsung di Aula Kalurahan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pamong, staf, dan unsur lembaga kalurahan sebagai upaya memperkuat kompetensi aparatur desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang lebih akuntabel dan profesional.

Selama dua hari pelatihan, peserta dibekali dengan materi penting terkait pengadaan barang dan jasa di desa serta penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hadir empat narasumber berkompeten dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK), Inspektorat Kabupaten Gunungkidul, dan praktisi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Lurah Pampang, Bapak Saiful Khohar, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program-program desa agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi.

“Peningkatan kapasitas ini bukan hanya untuk menambah wawasan, tapi juga sebagai bentuk komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang transparan, efektif, dan akuntabel,” tegasnya.

Materi yang disampaikan para narasumber meliputi:

1. Dasar hukum dan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa di desa

2. Tahapan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan

3. Teknik penyusunan RAB sesuai standar harga satuan dan spesifikasi teknis

4. Studi kasus dan praktik langsung menyusun RAB untuk kegiatan fisik 

Peserta juga diberi kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan narasumber mengenai permasalahan-permasalahan yang kerap dihadapi di lapangan, seperti kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemilihan penyedia barang/jasa, hingga pelaporan kegiatan.

Acara ditutup dengan sesi evaluasi dan penyampaian komitmen pamong untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah kalurahan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan berdaya guna.