Kalurahan Pampang

Pemerintah Kalurahan Pampang, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan (Muskal) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2027 dan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022–2029 pada Jumat (10/7/2026) di Balai Kalurahan Pampang.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan Pampang, Bamuskal, Ketua RT dan RW se-Kalurahan Pampang, tokoh masyarakat, perwakilan Kapanewon Paliyan dari Jawatan Kemakmuran, Koordinator BPP, Pendamping Desa, Bhabinkamtibmas Aipda Bone Ukron, Babinsa Serda Budi, serta unsur terkait lainnya.

Musyawarah dipimpin oleh Ketua Bamuskal, Bapak Tamin Riyono, yang dalam sambutannya menyampaikan susunan acara dan berharap seluruh peserta dapat mencapai kesepakatan bersama terhadap hasil pembahasan perubahan RKPKal Tahun 2027 dan Review RPJMKal 2022–2029 sebagai dasar pembangunan Kalurahan Pampang ke depan.

Lurah Pampang, Bapak Saiful Khohar, menjelaskan bahwa sebelum memasuki pembahasan Review RPJMKal, Pemerintah Kalurahan telah melaksanakan Musyawarah Dusun (Musdus) di seluruh padukuhan sebagai wadah penjaringan aspirasi masyarakat.

Beliau menyampaikan bahwa penyusunan dan penyesuaian RPJMKal harus selaras dengan arahan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar sinkron dengan RPJM Kabupaten. Seluruh usulan dari lima padukuhan, yaitu Jetis, Polaman, Pampang, Kedungdowo Wetan, dan Kedungdowo Kulon dibahas satu per satu untuk menentukan skala prioritas.

Lurah juga menegaskan bahwa kondisi pemangkasan anggaran desa yang cukup besar mengharuskan Pemerintah Kalurahan menyesuaikan program pembangunan dengan kemampuan keuangan desa, sehingga usulan yang bersifat prioritas menjadi fokus utama pelaksanaan pembangunan. Selain itu, Pemerintah Kalurahan akan menghadirkan unsur teknis seperti UPT BPP dan Puskesmas Kapanewon sebagai pendukung penyusunan usulan Program PIWK agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Carik Kalurahan Pampang, Adinda Ayu, memaparkan dua agenda utama dalam musyawarah, yaitu Review RPJMKal Tahun 2022–2029 dan Penyusunan RKPKal Tahun 2027.

Dalam paparannya disampaikan bahwa capaian pembangunan hingga tahun 2026 masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat keterbatasan anggaran. Dengan rata-rata anggaran Pemerintah Kalurahan yang berada di bawah Rp1 miliar, masih terdapat sejumlah program dan kegiatan yang belum dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, Pemerintah Kalurahan terus berupaya mendorong peningkatan kemandirian keuangan desa. Salah satunya melalui penyertaan modal kepada BUMKal pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp176.501.400 untuk mendukung program ketahanan pangan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), sehingga Kalurahan Pampang tidak hanya bergantung pada Dana Desa sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Selain itu, Pemerintah Kalurahan juga mengajak seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengupayakan berbagai program pembangunan dari sumber pendanaan di luar APBKal, seperti Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten, BKK Provinsi, maupun program-program pemerintah lainnya.

Selain faktor keterbatasan anggaran, beberapa usulan dari masing-masing padukuhan juga dinilai belum disusun secara rinci sehingga menyulitkan proses penentuan skala prioritas dan penyusunan penganggaran. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan berharap setiap padukuhan dapat melengkapi data serta dokumentasi hasil pembangunan sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Beberapa capaian dan kebijakan strategis yang telah maupun akan dilaksanakan antara lain:

1. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Padukuhan Kedungdowo Kulon sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas serta mendukung produktivitas sektor pertanian.
2. Persiapan pengisian formasi perangkat kalurahan yang masih kosong serta persiapan penggantian perangkat yang akan memasuki masa purna tugas guna menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Pemerintah Kalurahan juga menyampaikan rencana pembangunan kembali atap Gedung Olahraga (GOR) yang saat ini mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan segera. Pelaksanaan pembangunan tersebut tetap akan mengedepankan prinsip pemerataan pembangunan di seluruh padukuhan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.

Ketua Bamuskal Tamin Riyono menyampaikan bahwa memasuki tahun kelima masa kepemimpinan Lurah Saiful Khohar, capaian RPJMKal dinilai belum mencapai 50 persen apabila ditinjau dari volume pembangunan. Oleh karena itu, usulan-usulan lama yang belum terlaksana diharapkan diajukan kembali sebagai prioritas dibandingkan usulan baru.

Beliau juga menyoroti proses pengisian perangkat desa yang hingga saat ini belum terlaksana meskipun anggarannya telah tersedia sejak Februari 2026. Harapannya, seluruh program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dapat berjalan lebih optimal.

Sementara itu, anggota Bamuskal Iswadi menyampaikan bahwa secara jumlah kegiatan capaian pembangunan dapat dikatakan mendekati 50 persen, namun dari sisi volume pekerjaan masih belum mencapai target. Ia berharap Pemerintah Kalurahan terus memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat mengenai realisasi pembangunan sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama dalam menentukan prioritas pembangunan.

Perwakilan Jawatan Kemakmuran Kapanewon Paliyan, Ibu Widyastuti, memberikan apresiasi atas pelaksanaan review RPJMKal pada tahun kelima masa jabatan lurah.

Beliau menjelaskan bahwa belum tercapainya beberapa target pembangunan disebabkan oleh keterbatasan pagu anggaran yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami pemangkasan, khususnya Dana Desa. Oleh sebab itu, Pemerintah Kalurahan didorong untuk mencari sumber pendanaan lain seperti BKK Padat Karya, RTLH, Dana Keistimewaan (DAIS), maupun peningkatan PAD melalui inovasi dan pengembangan potensi desa.

Beliau juga menegaskan bahwa Review RPJMKal merupakan momentum untuk mengevaluasi program yang belum tercapai serta menentukan langkah penyelesaiannya. Padukuhan diharapkan mengutamakan usulan yang belum terealisasi dibandingkan mengajukan usulan baru, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih merata dan sesuai skala prioritas.

Dalam pembahasan akhir, seluruh peserta sepakat menyetujui RKPKal Tahun 2027.

Kelima padukuhan, yaitu:

1. Jetis
2. Polaman
3. Pampang
4. Kedungdowo Wetan
5. Kedungdowo Kulon

menyatakan tidak mengajukan tambahan usulan baru, sehingga daftar prioritas tetap mengacu pada hasil Musyawarah Dusun sebelumnya.

Musyawarah juga menyepakati pembentukan Tim Penyusun RKPKal dan Review RPJMKal yang terdiri dari 7 orang untuk melanjutkan penyusunan dokumen perencanaan.

Kegiatan Musyawarah Kalurahan ditutup pada pukul 16.08 WIB dengan harapan seluruh hasil kesepakatan dapat menjadi pedoman pembangunan Kalurahan Pampang yang lebih terarah, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.